Sistem Informasi dalam Pengambilan Keputusan

SISTEM INFORMASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Makalah Ini Disusun untuk Memenuhi Tugas Kelompok

Mata Kuliah Pengelolaan Lembaga Pendidikan

Dosen Pengampu: Shidiq Premono, M.Pd.

Disusun Oleh Kelompok 6:

1.      Agung Purnomo          (106700)

2.      Kiki Melita A. (116700)

3.      Bekti Widiastuti          (11670021)

4.      Adnin Arif Rizki         (116700)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2013/ 2014

Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah Pengelolaan Lembaga Pendidikan.

Penulisan makalah ini disusun sebagai tugas kelompok dalam proses pembelajaran mata kuliah Pengelolaan Lembaga Pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Makalah ini terdiri dari 3 bagian:

1.      Pendahuluan

2.      Pembahasan

3.      Simpulan

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, khususnya kepada Shidiq Premono,M.Pd selaku dosen Pengelolaan Lembaga Pendidikan yang telah memberikan tugas ini. Dalam penyusunan makalah ini kami merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang kami miliki. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan makalah ini.Demikian makalah ini kami susun, semoga bisa memberikan manfaat kepada pembaca.

Yogyakarta, 21 April 2014

                                                                                                            Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

B.     Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari makalah ini adalah:

1.      Apa yang dimaksud dengan sistem informasi?

2.      Bagaimana konsep dasar pengambilan keputusan (proses jenis masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan)?

3.      Bagaimana sistem informasi manajemen dalam pendidikan?

4.      Bagaimana peranan sistem informasi dalam pengambilan keputusan?

C.    Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1.      Mengetahuhi pengertian sistem informasi.

2.      Mengetahui konsep dasar pengambilan keputusan (proses jenis masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan).

3.      Mengetahui sistem informasi manajemen dalam pendidikan.

4.      Mengetahui peranan sistem informasi dalam pengambilan keputusan.

BAB II

ISI

A.    Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Organisasi dalam beraktivitas membutuhkan informasi mengenai suatu kejadian yang sudah, sedang dan akan terjadi. Hal itu menjadi faktor yang sangat penting dalam organisasi sehingga dengan sendirinya memerlukan suatu pengelolaan melalui system yang mendukung berbagai kebijakan dan keputusan dalam setiap tingkatan organisasi. Hal ini dapat diartikan bahwa kebutuhan akan informasi dalam siklus hidup manusia telah menjadi keharusan yang mau atau tidak memerlukan perhatian dan keseriusan dalam pengelolaannya. Kesalahan menyampaikan atau menerima informasi dalam suatu organisasi misalnya, dipastikan akan berdampak negatif terhadap kesinambungan organisasi itu ke depan karena pengambilan keputusan yang didasarkan atas data dan informasi yang valid akan menimbulkan beragam interpretasi dan secara langsung mempengaruhi penerapannya di lapangan (Amtu, 2013: 174-175).

McLeod (1998) dalam Amtu (2013: 175) mengatakan bahwa sistem adalah sekelompok elemen yang berintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Sistem ini adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan guna memperbaiki organisasi ke arah yang lebih baik. Selanjutnya McLeod (2001) menambahkan terkait informasi, bahwasanya informasi adalah salah satu sumber daya yang tersedia yang dapat dikelola seperti sumber daya yang lain, sehingga McLeod menyimpulkan bahwa system informasi adalah suatu system dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Dari berbagai pengertian yang telah diungkapkan, pada dasarnya menekankan bahwa informasi memegang peranan penting dalam suatu manajemen organisasi.

B.     Konsep Dasar Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang esensi di dalam administrasi. Kats dan Kahn dalam (Arikunto, 1990: 219) menggambarkan bahwa pengambilan keputusan dapat dikategorikan menjadi empat yaitu:

a.    Pengambilan keputusan sebagai rumusan dari substansi tujuan.

b.    Pengambilan keputuan sebagai keputusan dari langkah dan alat untuk mencapai tujuan dan penampilan hasil evaluasi.

c.    Pengambilan keputusan dalam administrasi rutin atau aplikasi dari kebijaksaan bagi kegiatan yang sedang berlangsung.

d.   Pengambilan keputusan sebagai kepastian.

Secara umum pengambilan keputusan dapat diartikan suatu proses seleksi dari suatu kegiatan atau posisi dari sejumlah alternatif yang tersedia (Arikunto,1990:220).

1.    Faktor-faktor yang berhubungan dengan pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan yang efektif tidak mudah terjadi. Suatu pemimpin yang menginginkan suatu pertimbangan yang bagus harus meneliti banyak faktor di dalam proses pengambilan keputusan.  Faktor-faktor yang berhubungan dengan pengamblan keputusan menurut (Arikunto,1990) yaitu:

a.    Filosofi

Filosofi yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan, misalnya filosofi yang dianut oleh para pendidik mempunyai pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan perbedaan filosofi anatara individu yang sedang melaksanakan proses pengambilan keputusan, seharusnya disamakan terlebih dahulu agar tidak mengalami kesulitan dalm pengambilan keputusan. Biasanya perbedaan filosofi inilah yang seringkali mengahambat proses pengambilan keputusan.

b.    Konteks

Konteks berkaitan dengan dimana pengambilan keputusan tersebut dibuat, yang dimkasud konteks dalam hal ini adalah lingkungan dan kondisi baik bersifat fisik maupun sosial yang ada di lingkungan pelaku pengambil keputusan. Dalam dunia pendidikan yang dapat diklasifikasikan sebagai konteks misalnya letak geografis sekolah, kondisi ekonomi, personal dan orang tua peserta didik, status sosial dan tempat tinggalyang mempnyai sifat khusus.

c.    Informasi

Informasi terkait dengan sumber yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber dan tipe informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan memegang peran yang sangat penting. Pada umumnya pimpinan yang akan mengambil keputusan memerlukan informasi yang akurat dan mutakhir. Namun, terkadang hal yang seperti ini tidak selalu mungkin tercapai dengan harapan. Agar diperoleh informasi seperti yang dikehendaki, pimpinan lembaga sebaiknya mengusahakan terbentuknya sebuah bank data yang sahih yang secara umum dapat dikaitkan dengan pengambilan keputusan.

d.   Partisipasi

Partisipasi ini berkaitan dengan proses dalam pengambilan keputusan dan saat keputusan diambil. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi atau keterlibatan bebrapa orang dalam pengambilan keputusan cukup mempunyai manfaat. Hal ini mempunyai niali etis dan moral di dalam pertimbangan-pertimbangan sehingga bantuan tersebut akan menjadi keterlibatan aktif bagi staf prosesioanl dalam keputuan yang menyangkut mereka juga. Menurut  Newell dalam (Arikunto, 1990:221) keuntungan adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah

1)   Keputusan yang diambil akan lebih baik apabila melibatkan staf.

2)   Kepuusan yang diambil akan mendukung implementasi yang efektif.

3)   Meningkatkan perkembamngan individu melalui partisipasi dalam prose pengambilan keputusan.

4)   Akan terjadi integrasi antara individu-individu dalam mencapai tujuan organisasi.

5)   Akan memperbesar persatuan dalam organisasi.

6)   Pemilihan waktu.

2.    Proses pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan seringkali bersifat situsional-spesifik. Namun banyak pengambilan keputusan yang dapat garis besarnya sehingga proses pengambilan keputusan tesebut dapat diikuti generalisasinya. Terkadang isi dari pengambilan keputusan sangat bervariasi, proses yang berhubungan dengan isi secara mendasar nampakya stabil. Pengambilan keputusan selalu berhubungan dengan waktu lalmpau, saat ini dan waktu yang akan datang.

Mc Farland dalam (Arikunto, 1990: 222) mengatakan bahwa aspek waktu lebih penting dipertimbangkan sebagai faktor yang fundamental. Menurut beliau ada tiga jenis waktu yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu:

a.    Waktu lampau yang menyangkut dengan timbul dan berkembanganya masalah, informasi yang terkumpul dan keperluan diambilnya keputusan.

b.    Waktu sekarang dimana alternatif diperoleh dan pilihan dibuat.

c.    Waktu yang akan datang dimana keputusan yang telah diambil diusahakan untuk dilaksankan dan dievaluasi.

Inilah sebagai konsekuensinya bahwa pengambilan keputvsan yeng dilakukan sekarang selalu mempertimbangkan masa lalu dan masa yang akan datang.

3.    Pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah

Dalam arti yang mendasr sebenranya pengambilan keputusan sudah mengandung arti adanya pemecahan masalah. Setiap kali keputusan digunakan untuk memecahkan atau mengurangi maslah tentu telah terjadi proses pengambilan keputusan. Menurut John Dewey dalam (Arikunto, 1990: 223) ada enam langkah pendekatan yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah, yaitu:

a.    Mengidentifikasi maslah

Maslah biasanya cukup luas dan terkadang bercampur dengan maslah lain sehingga nampak ruwet dan seolah-olah sulit untuk diatasi. Untuk maslah yang menyatu dan kompleks perlu diuraikan terlebih dahulu sehingga jelas bats-batasnya.

b.    Merumuskan masalah

Langkah ini merupakan sesuatu yang paling kritis di dalam langkah pengambilan keputusan karena baik tidaknya rumusan masalah akan menentukan difahami dan diterimanya masalah tersebut oleh orang lain sebagai masalah yang perlu dipecahkan.

c.    Menentukan alternatif-alternatif pemecahan

Untuk langkah ini perlu diingat faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dan hal-hal yang berkaitan dengan hadirnya masalah yang akan dipecahkan.

d.   Mengidentifikasi akibat atu konsekunsi dari pengambilan setiap alternatif

Beberapa ahli dalam tahap ini mengusulkan dipertimbangkanya unsur dana agar akibat dari pengambilan kepvtvsan merupakan sesuatu yang sudah dilihat efisiensinya.

e.    Memilih alternatif yang terbaik.

f.     Menguji akibat-akibat dari pengambilan keputusan.

C.    Sistem Informasi Manajemen dalam Pendidikan

Lembaga pendidikan adalah suatu organisasi social formal yang melibatkan partisipasi publik. Artinya, penyelenggaraan pendidikan bukan saja menjadi kewenangan pemerintah, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab bersama, baik pemerintah, swasta maupun kelompok-kelompok masyarakat, karena pendidikan bersentuhan dengan kepentingan banyak orang dan menjadi factor penentu perkembangan dan kemajuan suatu bangsa, diperlukan suatu system penyelenggaraan pendidikan yang berlaku secara nasional. Dalam konteks otonomi daerah, perkembangan institusi-institusi pendidikan sangat bergantung pada strategi dan metode SIM dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat menopang daya saing organisasi baik dalam skala internasional maupun eksternal, pada tingkat regional, nasional dan internasional (Amtu, 2013: 189).

SIM pendidikan akan memungkinkan terjadinya sinergisitas dan sinkronisasi pada setiap tingkatan birokrasi pemerintahan, maupun pada lembaga-lembaga penyelenggaraan pendidikan. Berikut ini adalah gagasan pemikiran yang disebut Lingkaran Sistem Informasi Manajemen di Bidang Pendidikan:

Aspek Manajemen: ·         Perencanaan ·         Pengorganisasian ·         Pelaksanaan ·         Pengendalian ·         Monitoring ·         Evaluasi

SIM di bidang pendidikan bagaikan suatu mata rantai yang saling berkaitan dan menjadi lingkaran yang terus berputar seirama dengan aktivitas pendidikan yang dilaksanakan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan keputusan dan melahirkan kebijakan di bidang pendidikan, serta pihak-pihak yang melaksanakan keputusan dan kebijakan itu, mestinya berada dalam suatu lingkaran system informasi yang terpadu dan terintegritas (Amtu, 2013: 190).

Pembahasan mengenai SIM dalam pendidikan, memang tidak serta merta diarahkan pada aktivitas menyelenggarakan organisasi pendidikan, tetapi juga aktivitas pembelajaran di sekolah-sekolah. Perkembangan SIM yang didukung dengan peralatan dan jaringan teknologi informasi yang memudahkan semua pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan (guru dan siswa) untuk mengakses informasi dan sumber-sumber belajar lainnya melalui jaringan internet. Implementasi SIM dalam bidang pendidikan di Indonesia memang terkesan “berjalan di tempat” karena hingga sekarang model system informasi manajemen yang dikembangkan masih terkendala dengan berbagai factor. Diantara berbagai factor tersebut adalah penerapan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah untuk mengelola pendidikannya sesuai keunggulan dan cirri khas yang dimiliki, pendapatan daerah yang minim dan belum tersedianya SDM yang terampil dan professional (Amtu, 2013: 191).

Selain factor-faktor tersebut di atas, terdapat juga factor lain seperti pejabat pendidikan di daerah yang memanipulasi data dan informasi mengenai kondisi pendidikan di daerahnya karena berbagai alasan, misalnya: melanggengkan jabatan, mencari nama di depan atasannya, malu terhadap kondisi yang terjadi, tidak memiliki data dan informasi secara komprehensif dan menganggap bahwa kondisi yang sesungguhnya tidak berdampak terhadap masa depan pendidikan. Memang patut diakaui, bahwa sebaik apapun SIM yang dirancang, sangat bergantung pada manusia sebagai pelaku sekaligus pengguna dari SIM itu sendiri (Amtu, 2013: 192).

D.    Peranan Sistem Informasi dalam Pengambilan Keputusan

Sistem informasi manajemen yang dikelola dengan profesional akan mendukung suatu proses pengambilan keputusan mengenai masa depan pendidikan. Harus diakui bahwa perangkat informarsi dan komunikasi belum tersebar merata di sekolah-sekolah, kampus dan kantor-kantor pemerintahan diseluruh Indonesia. Hal ini tentu kembali lagi pada kemampuan struktur pemerintahan daerah sesuai dengan mandat desentralisasi pendidikan. Untuk meng-update kondisi terkini suatu lembag pendidikan, sangat sulit mengandalkan laporan tertulis yang sifatnya bulanan, triwulan, caturwulan, semester atau tahunan. Suatu keputusam mengenai pengembangan pendidikan biasanya ditelaah dalam kurun waktu yang sangat sedikit, tetapi akan berdampak bagi setiap lembaga pendidikan dalam kurun waktu yang panjang.

Karena setiap saat terjadi dinamika dalam konteks ekonomi, sosial-politik dan tata pemerintahan baik pada level pusat maupun daerah, maka sekecil apapun data dan informasi yang dimiliki sangat bermanfaat khususnya di bidang pendidikan. Untuk itu diperlukan suatu system informasi manajemen dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga keputusan yang dihasilkan dipastikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan pendidikan. Setiap pejabat dan birokrat pemerintahan selalu terikat dengan unsur-unsur politis dan kepentingan siapa yang berkuasa. Tidak berarti keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak penguasa, tetapi seharusnya didasarkan atas data dan informasi obyektif mengenai pendidikan. Menurut Putu Ashntya Widhaiarta (2008), pada dasarnya ada beberapa aktifitas yang perlu dilakukan oleh para pembuat kebijakan sebelum merumuskan suatu kebijakan tentang penerapan TIK, khususnya pada dunia pendidikan. Aktivitas itu antara lain:

a.       Memetakan terlebih dahulu kemampuan Negara/daerah dalam menerapkan TIK

Seringkali suatu teknologi tinggi diterapkan tanpa melihat kemampuan para calon penggunanya. Hal ini terjadi di Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah pusat atau Negara-negara donor biasanya memberikan bantuan dalam bentuk proyek dan sarana TIK. Hal yang disayangkan bahwa seringkali niat baik itu menjadi sia-sia karena kurangnya kemampuan sumber daya di Negara/daerah untuk menggunakan berbagai teknologi tersebut. Meningkatkan prasarana dan sumber  daya yang siap menggunakan TIK jauh lebih penting daripada pengadaan TIK itu sendiri.

b.      Melakukan identifikasi permasalahan, analisis kebutuhan dan mencari berbagai peluang penerapan TIK pada dunia pendidikan

Sistem apapun yang berkaitan dengan TIK sebaiknya dimulai dari sebuah analisis kebutuhan. Pada dunia sains pun berbagai riset adalah untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada. Dengan kata lain seorang pembuat kebijakan harus memahami dulu permasalahan apa yang hendak dijawab dengan penerapan TIK. Jangan lagi menerapkan TIK hanya dengan paradigma proyek pengadaan seperti yang terjadi selama ini. Mencari, merumuskan permasalahan dan peluang penerapan TIK untuk menyelesaikan masalah akan lebih menjamin kesuksesan daripada membuat sebuah proyek prestisius tetapi tidak berangkat dari analsisis kebutuhan.

c.       Membuat sebuah master-plan atau road map yang jelas tentang penerapan TIK di dunia pendidikan beserta rencana sumber dananya

Paradigma berpikir jangka pendek sering muncul dibenak para pengambil kebijakan dalam menyusun berbagai program penerapan TIK. Hal ini tidak lepas dari kondisi politis Indonesia, dimana mutasi kepemimpinan berganti dengan cepat. Selain itu seringkali tidak ada acuan yang jelas dan dapat dijadikan tuntunan bagi para pembuat kebijakan tersebut. Saat ini kondisi mulai membaik karena hampir setiap institusi telah memiliki unit dan staf yang bisa membantu para pejabat dalam membuat master-plan penerapan TIK. Walaupun demikian kondisi ini pada umumnya hanya terjadi di pemerintah pusat atau unit pelaksana teknisnya. Sedangkan dilevel pemerintahan daerah belum banyak yang memiliki road-map semacam ini. Dengan memiliki road-map peneripan TIK di sebuah institusi tidak akan berubah-ubah setiap ada pergantian kepemimpinan karena setiap kebijakan yang dikeluarkan haruslah mengacu pada road-map tersebut.

d.      Merancang berbagai program penerapan TIK sesuai road-map

Setelah tersusunnya road-map langkah selanjutnya adalah menyusun berbagai program penerapan TIK tersebut agar dapat diaplikasikan dengan baik diberbagai institusi pendidikan. Program-program tersebut dibuat untuk mencapai berbagai milestone pada road-map yang menjadi pedoman bagi penyusunan program tersebut. Fase ini pun perlu mendapat perhatian khusus dari para pengambil kebijakan karena seringkali program-program TIK yang diterapkan di Indonesia tidak sesuai dengan kepentingan publik. Jika program penerapan TIK ditujukan mencapai peningkatan kualitas dan perluasan akses pendidikan maka program yang disusunpun diarahkan sebagai pendayagunaan TIK yang dapat mencapai tujuan tersebut. Berbagai program tersebut akan dapat lebih optimal dalam penyusunannya apabila pengambil kebijakan meiliki latar belakang dan pengalaman dalam manajemen proyek-proyek TIK.

e.       Mempersiapkan pendanaan sumberdaya manusia dan prasarana

Setelah program disusun dengan perencanaan yang baik dan terperinci, langkah selanjutnya adalah mencari dukungan pendanaan. Meskipun kadangkala dukungan dana ini sudah tersedia dari APBN/APBD namun seringkali seorang pengambil kebijakan juga harus pintar mencari sumber dana lain dalam mengembangkan berbagai program TIK. Sumber dana lain tersebut dapat berasal dari perusahaan swasta yang peduli dengan pengembangan TIK di pendidikan lewat berbagai program.

f.       Aspek sumberdaya manusia selalu menjadi focus utama bagi berbagai program pendidikan

Tidak mudah mencari tenaga ahli TIK yang mempunyai karakteristik sebagai pendidik atau tenaga kependidikan. Demikian pula sedikit sekali tenaga tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki pemahaman baik tentang TIK. Banyak guru ataupun staf tata usaha diberbagai lembaga pendidikan yang masih sangat awam dengan TIK. Padahal mereka adalah calon pengguna sistem yang dirancang lewat berbagai program diatas. Dari kondisi yang umum tampak bahwa dalam mempersiapkan sumber daya manusia perlu dirancang secara cermat dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Dari beberapa pengalaman, lebih mudah untuk memberikan berbagai bekal sebagai pendidik atau tenaga kependidikan kepada para ahli TIK.

Cara ini lebih efektif dan cepat daripada memaksakan para pendidik dan tenaga kependidikan untuk memulai mempelajari TIK. Prasarana pendukung seringkali terlupakan dalam menyusun program penerapan TIK. Seringkali sekolah ataupun institusi pendidikan lainnya kebingungan saat diminta mempersiapkan ruangan atau kebutuhan teknis lainnya saat hendak menerima hibah perlengkapan ataupun program-program peneripan TIK. Seorang pembuat kebijakan sejak awal hendaknya telah menyusun kebutuhan minimal dari penerapan system di sebuah lembaga. Dengan pedoman dan spesifikasi teknis yang jelas dan detail maka institusi pendidikan yang menjadi subyek program penerapan TIK dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik.

g.      Mempersiapkan konten pendidikan

        Ditinjau dari kualitas teknis, sarana dan dukungan sumberdaya manusia dibidang TIK, Indonesia berada pada kondisi yang cukup baik diantara Negara-negara asia tenggara.            Walaupun demikian salah satu kelemahan yang paliong mencolok adalah kurangnya konten pendidikan. Seringkali mengukur indicator keberhasilan penerapan TIK pada dunia pendidikan hanya dengan tersedianya sarana dan prasarana serta sumber daya yang berkualitas. Patut diingat bahwa didunia pendidikan satu aspek penting lainnya yang harus disediakan adalah konten pembelajaran yang memadai. Guru yang menguasai TIK dan komputer generasi terbarupun tidak akan banyak membantu peserta didik apabila tidak disertai konten pembelajaran yang memadai. Saat ini industri konten pembelajaran belum belum berkembang di Indonesia padahal peluang sangat terbuka apalagi dengan semakin mahalnya harga kertas sebagai bahan baku utama sumber belajar cetak. Industri konten pembelajaran bukanlah industri yang membutuhkan modal besar karena termasuk didalam industri kreatif. Dengan dukungan secara sistematis dari pemerintah seharusnya industri semacam ini dapat berkembang dengan pesat.

h.      Membuat regulasi dan kebijakan untuk mengoptimalkan fungsi TIK

            Dengan segala perencanaan dan penyediaan tersebut perlu sebuah stimulant lain yang dapat mempercepat penerapan TIK. Para pembuat kebijkan mempunyai tanggungjawab untuk merumuskan berbagai regulasi untuk mendorong percepatan penerapan TIK. Seringkali penerapan TIK tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa suatu paksaan yang berupa peraturan yang tegas dan bersifat mengikat.

i.        Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi secara komprehensif

            Segala program penerapan TIK tersebut tidak dapat dilepaskan begitu saja kepada institusi pendidikan untuk menjalankannya. Pembuat kebijakan harus pula merumuskan berbagai program pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk menjamin keberhasilan program. Dengan adanya pendampingan dan monev maka segala masalah dapat diminimalkan sekaligus menjamin kualitas program. Pendampingan dan monev berguna pula untuk mencegah berbagai penyelewengan yang kadang terjadi pada berbagi proyek penerapan TIK.

      Dari paparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi dan teknologi informasi merupakan unsur yang sangat penting dalam penentuan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan. Sistem informasi akan berjalan dengan efektif dan efisien mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan apabila dilakukan dengan perencanaan yang baik, sumberdaya manusia yang berkualitas, sarana prasarana yang memadai dan dilakukan pengawasan dengan serius.

Dalam konteks ini, dapat disimpulkan pula bahwa  peran sistem informasi sebagai media untuk proses distribusi suatu data pendidikan dari berbagai daerah dalam setiap kurun waktu tertentu. Jika sistem informasi dikelola dengan baik maka distribusi data bisa berlangsung dengan cepat dan data tersebut bisa dikelola menjadi sebuah bahan yang akurat dan sesuai fakta dilapangan, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat terkait dunia pendidikan bisa dirumuskan dengan tepat.