Rangkuman Manajemen Pendidikan

ORGANISASI DALAM PROFESI KEPENDIDIKAN

A.    Konsep Dasar Organisasi

1.      Pengertian Organisasi

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peranan tersebut bersama-sama secara terpadu mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Organisasi dapat didefinisikan dengan berbagai macam cara yang pada intinya mencakup berbagia faktor yang menimbulkan organisasi yaitu kumpulan orang, ada kerja sama, dan tujuan yang telah ditetapkan yang merupakan sistem yang saling berkaitan dalam kebulatan.

2.      Bagian-Bagian Pokok Organisasi

Berdasarkan konsep umum, terdapat bagian-bagian pokok dalam organisasi dalam (Mudlofir, 2012: 229-230), yaitu:

a.       Kesatuan sosial, berarti organisasi terdiri dari kelompok (himpunan, perserikatan) orang yang saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam suatu kesatuan yang bermakna bagi dirinya dan bagi organisasi.

b.      Struktur dan koordinasi, berarti aktivitas orang-orang dalam organisasi dirancang dan disusun dalam suatu pola tertentu yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi, mekanisme kerja setiap bagian, dan hubungan kerja antar bagian. Pelaksanaan kegiatan setiap bagian tersebut dilakukan secara bersama-sama, menyeluruh, seimban, dan terpadu.

c.       Batasan yang dapat diidentifikasi. Setiap organisasi mempunyai batasan yang membedakan antara anggota organisasi dan bukan anggota organisai, siapa dan apa yang menjadi bagian dan bukan menjadi bagian organisasi. Batasan organisasi dapat diidentifikasi melaui kontrak perjanjian yang disepakati oleh anggota dan organisasi. Anggota organisasi mempunyai ikatan dan berkontribusi secara terus menerus melakukan aktivitas organisasi. Batasan organisasi juga dapat teridentifikasi melaui organisasi, yang dilakukan oleh para anggotanya.

d.      Tujuan, organisasi timbul dan melakukan aktifitas untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi mencakup juga tujuan individu-individu yang berada dalam organisasi tersebut. Tujuan organisasi tidak dapat dicapai oelh orang-orang yang berada di dalam organisasi secara sendiri-sendiri, tapi harus dilakukan secara kerja sama yang saling mendukung secara berkelompok.

3.      Bentuk Organisasi

Bentuk organisasi para pengemban tugas keprofesian itu ternyata cukup bervariasi dipandang dari segi derajat kerataan dan keterikatan dengan/ dan antaranggotanya. Dalam bidang pendidikan, dapat ditemukan berbagai  bentuk keorganisasian menurut (Mudlofir, 2012: 239) antara lain:

a.       Persatuan (union), antara lain: PGRI, Australian Education Union, Singapore Teacher’s Union, Japan Teacher’s Union.

b.      Federasi (federation), antara lain All India Federation of Teachers Organisations, Bangladesh Teacher’s Federation, dll.

c.       Aliansi (alliance), antara lain Alliance of Concered Teachers, Philipina.

d.      Asosiasi (association), yang terdapat di kebanyakan Negara.

Ditinjau dari segi kategorisasi keanggotannya juga ternyata menunjukkan corak keorganisasian yang bervariasi dalam (Mudlofir, 2012: 239-240), seperti menurut:

a.       Jenjang pendidikan di mana mereka bertugas (dasar, menengah, dan perguruan tinggi).

b.      Status penyelenggaraan kelembagaan pendidikan (negeri, swasta).

c.       Bidang studi/ keahlian (guru bahasa Inggris, matematika, dsb).

d.      Gender (wanita, pria).

e.       Latar belakang etnis (Cina, Tamil, Melayu, dsb).

Struktur dan kedudukan dipandang dari segi jangkauan wilayah kerjanya juga ternyata beragam dan bersifat:

a.       Lokal (kedaerahan, kewilayahan);

b.      nasional (Negara);

c.       internasional.

B.     Struktur Organisasi dalam Pendidikan

Mudlofir (2012: 232) menjelaskan struktur organisasi mempunyai tiga komponen, yaitu:

1.      Kompleksitas mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi. Termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis.

2.      Formalitas merupakan tingkat sejauh mana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya.

3.      Sentralisasi mempertimbangkan dimana letak dari pusat pengambilan keputusan. Sentralisasi dan desentralisasi merupakan dua ujung dari sebuah rangkaian kesatuan. Organisasi cenderung untuk desentralisasi atau cenderung didesentralisasi. Namun, menetapkan letak organisasi di dalam rangkaian keputusan tersebut merupakan salah satu faktor utama di dalam menentukan apa jenis struktur yang ada.

Menurut Purwanto (2012), struktur organisasi pendidikan yang pokokada dua macam, yaitu sentralisasi dan beberapa bagian masih diselenggarakan secara desentralisasi. Pada umumnya, struktur campuran inilah yang berlaku dikebanyakan Negara dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi bangsanya.

1.      Struktur Sentralisasi, Di Negara-negara yang organisasi pendidikannya di jalankan secara sentral, yakni kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan pada suatu badan di pusat pemerintahan maka pemerintah daerah kurang atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun.

2.      Struktur Desentralisasi Di negara-negara yang organisasi pendidikannya desentralisasi, pendidikan bukan lagi menjadi urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaran dan pengawasan sekolah-sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan penguasa daerah.

C.    Peran dan Jenis Organisasi Asosiasi Profesi Keguruan

1.      Peran organisasi profesional keguruan

a.       Fungsi Organisasi Profesi Kependidikan

Organisasi kependidikan selain sebagai cirri suatu profesi kependidikan, sekaligus juga memiliki fungsi sebagai pemersatu seluruh anggota dalam kiprahnya menjalankan tugasnya, dan memiliki fungsi peningkatan kemampuan professional, kedua fungsi tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :

1)      Fungsi pemersatu

Dorongan yag menggerakkan pada professional untuk membentuk suatu organisasi keprofessian. Secara intrinstik, para professional terdorong oleh keinginanya mendapatkan kehidupan yang layak, sesuai dengan profesi yang diembannya. Kedua motif tersebut sekaligus merupakan tantangan bagi pengembangan suatu profesi yang secara teoritas sangat sulit dihadapi dan diselesaikan.

2)      Fungsi Peningkatan Kemampuan Profesional

Fungsi ini telah tertuang dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi ; “ Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk peningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan professional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Menurut Johnson (Galih, 2010), kompetensi kependidikan dibangun oleh enam perangkat kompetensi berikut ini :

a)      Performance component, yaitu unsur kemampuan penampilankinerja yang sesuai dengan profesi kependidikan.

b)      Subject component, yaitu unsur kemampuan penguasaan bahan/substansi pengetahuan yang relevan.

c)      Profesional component, yaitu unsur kemampuan penguasaan subtansi pengetahuan dan ketarampilan teknis profesi kependidikan.

d)     Process component, yaitu unsur kemampuan penguasaan proses-proses mental mencakup berpikir logis dalam pemecahan masalah.

e)      Adjustment component, yaitu unsur kemampuan penyerasian dan penyesuaian diri berdasarkan karakteristik pribadi pendidik.

f)       Attitudes component, yaitu unsur komponen sikap, nilai, kepribadian pendidik/guru.

b.      Tujuan Organisasi Profesi Kependidikan

Menurut visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang professional. Sedangkan tujuan organisasi profesi kependidikan menurut Galih (2010) yaitu:

1)      Meningkatkan dan mengembangkan karier anggota, hal itu merupakan upaya organisasi dalam bidang mengembangkan karir anggota sesuai bidang pekerjannya.

2)      Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, merupakan upaya terwujudnya kompetensi kependidikan yang handal pada diri tenaga kependidikan

3)      Meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profeional anggota merupakan upaya para professional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai kemampuan.

4)      Meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota, merupakan upaya organisasi profesi kependidikan agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi.

5)      Meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya.

2.      Jenis-jenis organisasi keguruan

a.      Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932. Pada saat didirikannya, organisasi ini disamping memiliki misi profesi juga ada tiga misi lainnya, yaitu misi politis-deologis, misi peraturan organisaoris, dan misi kesejahteraan (Lisdiana, 2013).

Misi profesi PGRI adalah upaya untuk meningkatkan mutu guru sebagai penegak dan pelaksana pendidikan nasional. Guru merupakan pioner pendidikan sehinnga dituntut oleh UUSPN tahun 1989: pasal 31; ayat 4, dan PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 agar memasuki organisasi profesi kependidikan serta selalu meningkatkan dan mengembagkan kemampuan profesinya. Misi politis-deologis tidak lain dari upaya penanaman jiwa nasionalise, yaitu komitmen terhadap pernyataan bahwa kita bangsa yang satu yaitu bangsa indonesia, juga penanaman nilai-nilai luhur falsafah hidup berbangsa dan benegara, yaiitu panca sila. Itu sesungguhnya misi politis-ideologis PGRI, yang dalam perjalanannya dikhawatirkan terjebak dalam area polotik praktis sehingga tidak dipungkiri bahwa PGRI harus pernah menelan pil pahit, terperangkap oleh kepanjangan tangan orde baru. Misi peraturan organisasi PGRI merupakan upaya pengejawantahan peaturan keorgaisasian , terutama dalam menyamakan persepsi terhadap visi, misi, dan kode etik keelasan sruktur organisasi sangatlah diperlukan (Lisdiana, 2013).

Dipandang dari segi derajat keeratan dan keterkaitan antaranggotanya, PGRI berbentuk persatuan (union). Sedangkan struktur dan kedudukannya bertaraf nasional, kewilayahan, serta kedaerahan. Keanggotaan organisasi profesi ini bersifat langsung dari setiap pribadi pengemban profesi kependidikan. Kalau demikian, sesunguhnya PGRI merupakan organisasi profesi yang memiliki kekuatan dan mengakar diseluruh penjuru indonesia. Arrtinya, PGRI memiliki potensi besar untuk meningkatkan hakikat dan martabat guru, masyarakat, lebih jauh lagi bangsa dan negara (Lisdiana, 2013).

b.      Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi gurumata pelajaran yang berada di suatu sanggar/kabupaten/kota yang berfungsisebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran danpengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. MGMP merupakan forum atauwadah profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah kebupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah (Lisdiana, 2013).

Tujuan diselenggarakannya MGMP menurut pedoman MGMP (Lisdiana, 2013) adalah:

1)      Tujuan umum.

Tujuan MGMP adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasidalam meningkatkan profesionalisme guru.

2)      Tujuan khusus

a)      Memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalamupaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien.

b)      Mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat prosespembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan dan mencerdaskansiswa.

c)      Membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalammelaksanakan proses pembelajaran.

c.       Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)

Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antaranggotanya.  Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta 17-19 Mei 1984 (Lisdiana, 2013).

Kongres tersebut menghasilkan tujuh rumusan tujuan ISPI, yaitu:

1)      Menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia.

2)      meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para angotanya.

3)      membina serta mengembangkan ilmu, seni dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan bangsa dan Negara.

4)      mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dan dalam bidang ilmu, seni, dan teknologi pndidikan.

5)      meindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para anggota.

6)      meningkatkan komunikasi antaranggota dari berbagai spesialisasi pendidikan dan menyelenggarakan komunikasi antarorganisasi yang relevan (Lisdiana, 2013).

Pada perjalanannya ISPI tergabung dalam Forum Organisasi Profesi Ilmiah (FOPI) yang terlealisasikan dalam bentuk himpunan-himpunan. Yang tlah ada himpunannya adalah Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia (HISPIPSI), Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Alam, dan lain sebagainya (Lisdiana, 2013).

d.      Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI)

Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat keilmuan dan profesioal ini berhasrat memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing. Organisasi ini merupakan himpunan para petugas bimbingan se Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanannya (Lisdiana, 2013).

Secara rinci tujuan didirikannya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) adalah sebagai berikut ini.

1)      Menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah organisasi.

2)      Mengidentifikasi dan mengiventarisasi tenaga ahli, keahlian dan keterampilan, teknik, alat dan fasilitas yang telah dikembangkan di Indonesia di bidang bimbingan, dengan demikian dimungkinkan pemanfaatan tenaga ahli dan keahlian tersebut dengan sebaik-baiknya.

3)      Meingatkan mutu profesi bimbingan, dalam hal ini meliputi peningkatan profesi dan tenaga ahli, tenaga pelaksana, ilmu bimbingan sebagai disiplin, maupun program layanan bimbingan (Anggaran Rumah Tangga IPBI, 1975).

Untuk menopang pencapaian tujuan tersebut dicanangkan empat kegiatan, yaitu:

1)      Pengembangan ilmu dalam bimbingan dan konseling;

2)      Peningkatan layanan bimbingan dan konseling;

3)      Pembinaan hubungan dengan organisasi profesi dan lembaga-lembaga lin, baik dalam maupun luar negeri; dan

4)      Pembinaan sarana (Anggaran Rumah Tangga IPBI, 1975).

Kegiatan pertama dijabarkan kembali dalam anggaran rumah tangga (ART IPBI, 1975) sebagai berikut ini.

1)      Penerbitan, mencakup: buletin Ikatan Petugas Bmbingan Indoesia dan brosur atau penerbitan lain.

2)      Pengembangan alat-alat bimbingan dan penyebarannya.

3)      Pengembangan teknik-teknik bimbingan dan penyebarannya.

4)      Penelitian di bidang bimbingan.

5)      Penataran, seminar, lokakarya, simposium, dan kegiatan-kegiatan lain yang sejenis.

6)      Kegiatan-kegiatan lain untuk memajukan dan mengembangkan bimbingan.

D.    Tantangan Organisasi Profesi Guru Di Era Globalisasi

1.      Keadaan yang Ditemui

Suatu perkembangan yang menggembirakan muncul menyusul keluarnya Undang-undang Rep. Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam UU tersebut, tenaga kependidikan mendapat perhatian yang amat besar, melebihi bidang-bidang lain. Ada 6 pasal (pasal 39 s/d 44) terdiri atas17 ayat, yang secara khusus menyangkut tenaga kependidikan. Ini menunjukan bahwa kedudukan tenaga kependidikan begitu penting dalam rangka upaya memajukan pendidikan secara keseluruhan. Bagi profesi kependidikan, UU tentang SPN mempunyai arti yang sangat penting, karena dalam undang-undang ini profesi kependidikan telah jelas dasar hukumnya, bahkan pekerjaan guru secara tegas telah dilindungi keberadaannya.Gagasan yang mendasar yang terkandung UU tentang SPN dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan ialah perlindungan dan pengakuan yang lebih pasti terhadap jabatan guru khususnya dan tenaga kependidikan umumnya. Profesi-profesi ini secara tegas akan dilindungi, dihargai, diakui, dan dijamin keberadaannya secara hukum. Perlindungan itu secara eksplisit dikemukakan dalam pasal 42 yang menyatakan bahwa pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar (Lisdiana, 2013).

2.      Permasalahan yang Ada

Menurut Lisdiana (2013) permasalahan pokok yang dihadapi profesi guru dan juga organisasi profesi guru masa sekarang ini adalah sebagai berikut :

a.       Penjabaran yang operasional tentang ketentuan-ketentuan yang tersurat dalam peraturan yang berlaku yang berkenaan dengan profesi guru beserta kesejahteraannya, seperti keputusan MENPAN No.26 tahun 1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Guru dalam Lingkungan Departemen pendidikan dan Kebudayaan.

b.      Peningkatan unjuk kerja guru melalui perbaikan program pendidikan guru yang lebih terarah, yang memelihara keterpaduan antara pengembangan profesional dengan pembentukan kemampuan akademik guru, dengan memberikan peluang kepada setiap calon guru untuk melatih unjuk kinerjanya sebagai calon guru yang profesional.

c.       Proses profesionalisme guru melalui sistem pengadaan guru terpadu sejak pendidikan prajabatan, pengangkatan, penempatan, dan pembinaannya dalam jabatan.

d.      Penataan organisasi profesi guru yang diarahkan kepada bentuk wahana untuk pelaksanaan profesionalisasi guru, dan dapat memberikan batasan yang jelas mengenai profesi guru dan profesi lainnya.

e.       Penataan kembali kode etik guru, terutama yang berkenaan dengan rambu-rambu prilaku profesional yang tegas, jelas, dan operasional, serta perumusan sanksi-sanksi terhadap penyimpangannya.

f.       Pemasyarakatan kode etik guru ditetapkan oleh setiap guru dan diindahkan oleh masyarakat rekanan, sehingga tumbuh penghargaan dan pengakuan yang wajar terhadap profesi guru itu.

3.      Pengembangan Organisasi Keguruan

PGRI sebagai organisasi profesi perlu penekanan upaya penataan dan peningkatan dalam bidang misi profesi dari PGRI. Dalam hal ini perlu dikembangkan kerangka konseptual yang memadai dan terarah untuk melandasi program kerja mengenai pengembangan profesi itu. Kerangka konsep itu seyogyanya diselaraskan dengan patokan-patokan profesional dan akademik yang digunakan sebagai dasar pengembangan standar unjuk kerja, pengembangan progran kependidikan guru, dan penataan proses profesionalisasi guru berdasarkan pendekatan pengadaan guru terpadu. Kekolegaan profesional guru sebagai suatu kesadaran profesional merpakan keharusan bagi setiap guru sebagai konsekuensi kesediaan untuk menerima tanggung jawab individual dan kolektif. Kekolegaan ini hanya dapat terwujud jika dituangkan dalam kode etik yang operasional dan diakui oleh pemerintah danmasyarakat yang tertuang dalam peraturan atau undang-undang seperti dalamUU tentang SPN (Lisdiana, 2013).

KEPIMIMPINAN DALAM PROFESI PENDIDIKAN

A.    Konsep Dasar Kepemimpinan

Dalam seluruh aspek kegiatan yang dilakukan manusia secara bersama-sama membutuhkan kepemimpinan. kepemimpinan diterjemahkan ke dalam istilah sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerja sama antar peran, kedudukan dan satu jabatan administrative, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh (Wahjosumidjo, 2005 : 16). Banyaknya konsep definisi kepemimpinan yang berbeda,  hamper menurut Joseph C. Rost (1993) dalam Wahjosumidjo, (2005 : 18)  sebanyak jumlah orang yang telah berusaha untuk mendefinisikannya. Untuk lebih mempermudah pemahaman kita, maka akan diacu satu definisi yang kiranya mampu menjadi landasan untuk membahas konsep kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya.

Banyak definisi-definisi yang muncul tentang kepemimpinan dari para ahli tersebut, sehingga dari definisi-definis tersebut mengandung kesamaan asmusi yang bersifat umum, seperti:

a.       Di dalam satu fenomena kelompok melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih

b.      Di dalam melibatkan proses mempengaruhi, di mana pengaruh yang sengaja (intentional influence) digunakan oleh pemimpin terhadap bawahan.

Syarat-syarat kepemimpinan :

Konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting yaitu :

a.       Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas, dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.

b.      Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu “mbawani”atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

c.       Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan kekuatan, dan kecakapan/ketrampilan teknis maupun social, yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

B.     Macam-Macam Gaya Kepemimpinan

1.      Tipe otoriter

   Menurut Lamberi dan Indrafachrudi (1983:49), pada tipe kepemimpinan otoriter, semua kebijaksanaan ditetapkan oleh pemimpin sendiri dan pelaksanaan dilakukan oleh bawahannya. Semua perintah, pemberian dan pembagian tugas dilakukan tanpa mengadakan konsultasi sebelumnya dengan bawahannya. Anggota-anggota staf harus menerima tugas-tugas tersebut tanpa ada kebebasan untuk menimbang buruk baiknya akibat positif-negatif yang timbul. Mereka harus patuh dan setia pada pemimpin secara mutlak. Kehendak dan perintah pemimpin adalah kehendak dari organisasi (lembaga) kerja itu.

   Dampak negatif dari gaya kepemimpinan otoriter adalah potensi-potensi yang sebenarnya ada dan dimilki oleh masing-masing anggota staf kerja tidak bangkit, tidak tergugah dan tidak tersalur secara kreatif. Suasana kerjasama yang dinamis dan kreatif dikalangan anggota-anggota staf akan memudahkan pemecahan setiap problema yang dihadapi akan hilang karena situasi kepemimpinan.

2.      Tipe Laissez Faire

    Lebih lanjut Lamberi dan Indrafachrudi (1983:53) menyatakan pada tipe kepemimpinan Laissez Faire, pemimpin memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masing-masing anggota staf untuk apa saja yang akan dikerjakan untuk pelaksanaan tugas-tugas jabatan mereka. Mereka mengambil keputusan-keputusan, penetapan prosedur kerja, penetapan dengan siapa dia hendak bekerjasama. Pemimpin tipe seperti ini akan menyerahkan sepenuhnya pada para bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, setelah menerangkan tujuan. Ia hanya akan menerima laporan-laporan hasilnya dengan tidak terlalu jauh ikut campur atau mengambil inisiatif. Semua pekerjaan tergantung inisiatif dan prakarsa dari bawahannya. Dengan demikian, pemimpin dianggap cukup memberikan kesempatan pada para bawahannya untuk bekerja bebas tanpa kekangan.

Suasana kerja yang demikian akan menimbulkan dampak negatif diantaranya adalah timbul kekacauan-kekacauan, tabrakan, konflik, dan kesimpang-siuran kerja dan wewenang karena pemimpin sama sekali tidak berperan menyatukan, mengarahkan, mengkoordinasi, dan menggerakkan agar setiap anggota kelompok  yang memiliki cita-sita, sifat dan karakteristik yang berbeda dapat bekerjasama dengan baik.

3.      Tipe demokratis

Asmani (2009:102) menyatakan bahwa pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang pelaksanaan tujuannya. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan. Menurut Kartono (2010 : 86), kekuatan kepemimpinan demokratis bukan terletak pada sosok individu pemimpin itu sendiri, tetapi terletak pada partisipasi aktif anggota staf. Kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang menghargai potensi setiap individu, tidak segan mendengarkan masukan dari bawahan, bersedia mengakui keahlian anggotanya dalam bidangnya masing-masing dan mampu memanfaatkan kapasitas anggotanya seefektif mungkin. Dengan demikian, pemimpin demokratis berfungsi sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat dinamisme dan kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang paling cocok dengan jiwa kelompok dan situasinya.

4.      Tipe Karismatis

      Tipe karismatis menurut Kartono (2010 : 81), merupakan pemimpin yang memiliki energi dan pembawaan yang mampu mempengaruhi orang lain sehingga mempunyai pengikut yang banyak jumlahnya. Pemimpin tipe karismatis memiliki inspirasi, keberanian, dan memiliki keyakinan teguh terhadap pendiriannya sendiri. Totalitas kepribadian pemimpin inilah yang memancarkan pengaruh daya tarik yang kuat. Contoh tokoh besar yang memiliki tipe karismatis adalah Adolf Hitler, Mahatma Gandhi, John F. Kennedy, Bung Karno dan lain-lain.

5.      Tipe Paternalis

    Tipe paternalis menurut Kartono (2010 : 82), merupakan tipe kepemimpinan kebapakan. Pemimpin tipe ini menganggap bawahannya sebagai manusia yang belum dewasa, bersikap terlalu melindungi (over protective), jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan sendiri, selain itu pemimpin tipe paternalis hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif dan menganggap dirinya maha tahu dan maha benar.

6.      Tipe Militernis

Lamberi dan Indrafachrudi (1983:62) menyatakan bahwa pemimpin tipe militernis memiliki sifat menggerakkan bawahannya dengan memerintah, jabatan dan pangkat memegang peranan, formalitas yang berlebihan, tidak mau dikritik serta menerapkan disiplin yang sangat tinggi dan kaku. Pemimpin tipe militernis juga senang mengadakan upacara-upacara, ritual, dan tanda kebesaran yang berlebihan. Komunikasi antara atasan dan bawahan hanya berlangsung searah saja.

7.      Tipe Populistis

Kepemimpinan populistis menurut Profesor Peter Worsley dalam Kartono (2010 : 85), merupakan kepemimpinan yang dapat membangun solidaritas rakyat, misalnya Soekarno dengan ideologi marhaenisme-nya yang menekankan pada masalah kesatuan nasional, nasionalisme, dan sikap yang berhati-hati terhadap kolonialisme dan penindasan-penghisapan serta penguasaan oleh kekuatan asing.

Kepemimpinan populistis ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisonal, kurang mempercayai dukungan serta bantuan hutang-hutang luar negeri. Kepemimpinan ini mengutamakan penghidupan kembali nasionalisme.

8.      Tipe Administratif atau Eksekutif

Kepemimpinan tipe administratif adalah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Para pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan administratur yang mampu menggerakkan modernisasi dan pembangunan sehingga dapat membangun administrasi dan birokrasi yang efisien untuk memantapkan integritas bangsa pada khususnya dan usaha pembangunan pada umumnya (Kartono, 2010 :85).

C.     Peran Dan Sifat-Sifat Seorang Pemimpin

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya:” Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. 33:21)

  Dalam dakwatuna.com, sebagai bagian dari umat Rasulullah, maka sudah sepatutnya pemimpin memiliki sebuah Visi Kelangitan. Sebuah visi yang mengikat kesehatan spiritual jiwa sehingga mampu untuk terus mendekatkan dirinya pada Allah SWT. Bersumber dari Visi Kelangitan inilah yang nantinya dapat membawa seorang pemimpin mampu mengatasi setiap permasalahan yang sedang dihadapinya dengan adanya ketenangan, kesabaran, serta kemantapan hati yang datangnya dari Allah SWT sebagai sebuah bentuk pertolongan yang Allah berikan. Selain itu, adanya Visi Kelangitan yang ditanam di dalam dirinya, mampu menjadikan seorang pemimpin membawa momentum perubahan bagi dirinya dan bagi lingkungannya. Inilah sosok pemimpin yang menjadi ideal bagi masa kini, pemimpin yang mampu membawa pada perubahan kebaikan bagi dirinya, orang lain, bahkan bagi lingkungannya. Semoga selalu dapat kita ingat, sebuah Visi Kelangitan yang pernah Rasulullah sampaikan pada pamannya, ketika Beliau diminta untuk menghentikan dakwah Islamnya, Rasulullah menjawab

“Paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, dengan maksud supaya aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan kutinggalkan, biar nanti Allah yang membuktikan kemenangan itu di tanganku atau aku binasa karenanya.”

Inilah visi Rasulullah yang membawa beliau dan umat Islam di kala itu terus maju membawa Islam hingga pada akhirnya Islam mampu berkembang sampai saat ini. Maka oleh sebab itulah, marilah kita terus berbenah karena sebenarnya kita adalah pemimpin-pemimpin bagi diri kita sendiri, berbenah menuju pada arah kebaikan, dan berbenah dengan menjadikan Islam sebagai manhaj kehidupan yang bersumber pada Al Quran dan As Sunnah, hingga pada akhirnya kita pun dapat menjadi pemimpin ideal di masa mendatang, yang tidak hanya membawa rahmat bagi diri kita sendiri melainkan bagi seluruh alam semesta, dan tentunya dengan mengharapkan Surga Allah kelak, ketika pertanggungjawaban amanah sebagai pemimpin itu, Allah tanyakan di Yaumul Akhir (dakwatuna.com).

Sebagai seseorang pemimpin tentunya harus memiliki sifat-sifat tertentu, karena untuk menilai gagalnya pemimpin bisa melalui upaya mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas atau mutu perilakunya, yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinanya. Pada perkembanganya munculah sebuah teori-teori oleh para ahli, yang disebut sebagai the traitist theory of leadership (teori sifat atau kesifatan dari kepemimpinan) diantara para penganut teori ini adalah Ordway Tead dan George R Terry (Kartono, 2010:44-47).

Ordway Tead dalam Kartono, (2010:44-47) mengemukakan 10 sifat, yaitu sebagai berikut:

1.      Energi Jasmaniah dan Mental (Physical And Nervous  Energy)

 Hampir setiap pribadi pemimpin memiliki tenaga jasmani dan rohani yang luar biasa, mereka memiliki daya tahan, keuletan, dan tenaga yang istimewa yang sepertinya tidak pernah habis. Hal ini ditambah lagi dengan kekuatan-kekuatan mental berupa semangat juang, motivasi kerja, disiplin, kesabaran, keinginan, ketahanan batin dan kemauan yang luar biasa dalam mengatasi semua permasalahan yang dihadapi.

2.      Kesadaran Akan Arah Dan Tujuan (a sense of purpose and direction)

Seorang pemimpin mempunyai keyakinan yang teguh akan kebenaran dan kegunaan dari segala perilaku yang dikerjakan, dia tahu persis kemana arah yang akan ditujunya, serta pasti member kemanfaatan bagi diri sendiri maupun kelompoknya. Tujuan tersebut haruslah benar dan berguna bagi kebutuhan maupun berjalanya organisasi atau kelompok yang dipimpinya.

3.      Antusiasme

Sebagai seorang pemimpin harus berantusias dalam menjalankan kepemimpinya, karena pekerjaaan yang dilakukan bersama organisasi yang dibawahinya merupakan pekerjaan yang memberikan nilai dan harapan-harapan yang menyenangkan serta berharap apa yang dikerjakanya menuai kesuksesan, hal itu akan dapat membangkitkan semangat besar pada diri pribadi pemimpin maupun para anggota kelompok.

4.      Keramahan dan Kecintaan (Friendliness And Affection)

Affection itu berarti kesayangan, kasih sayang, cinta, simpati yang tulus, disertai kesediaan berkorban bagi pribadi-pribadi yang disayangi. Sebab pemimpin ingin membuat mereka senang, bahagia dan sejahtera. Maka kasih sayang dan dedikasi pemimpin bisa menjadi tenaga penggerak yang positif untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan bagi semua pihak.

Sedang keramah-tamahan akan membuat kenyamanan dihati orang lain, dengan memberikan kenyamanan pada bawahan, maka hati yang tadinya tertutup akan tergerak dan terpengaruh untuk menjalankan roda organisasi

5.      Integritas

Pemimpin itu harus bersifat terbuka, merasa utuh bersatu, sejiwa dan seperasaan dengan anak buahnya bahkan merasa senasib dan seperjuangan, karena itu pemipin akan memberikan pelayanan dan pengorbanan kepada para pengikutnya. Sedang kelompok yang dituntun menjadi semakin percaya dan semakin menghormati pemimpinya. Dengan segala ketulusan hati dan kejujuran, pemimpin memberikan ketauladanan, agar dia dipatuhi dan diikuti oleh anggota kelompoknya.

6.      Penguasaan Teknis

Setiap pemimpin harus memiliki satu atau beberapa kemahiran teknis tertentu, agar ia mempunyai kewibawaan dan kekuasaan untuk memimpin kelompoknya,  selain kemahiran teknis seorang pemipin juga harus memiliki kemahiran sosial untuk memimpin serta memberikan tuntunan yang tepat dan bijaksana, agar setiap anggota yang dipimpinnya dapat memberikan sumbangsi serta produktivitas dan efektivitas kerjanya.

7.      Ketegasan dalam mengambil keputusan

Pemimpin yang berhasil itu pasti dapat mengambil keputusan secara tepat, tegas dan cepat sebagai hasil dari kearifan sebagai hasil dari kearifan dan pengalamanya. Selanjutnya dia mampu meyainkan para anggotanya akan kebenaran keputusanya, sehingga para anggotanya akan mendukung kebijakan yang ia putuskan. Seorang pemimpin juga harus menampilkan ketetapan hati dan tanggung jawab, agar ia selalu dipatuhi oleh bawahanya.

8.      Kecerdasan

Kecerdasan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin adalah keampuan dalam memahami dan memahami dengan baik, mengerti sebab dan akibat dinamika organisasi, menemukan permasalahan serta solusi dengan cepat. Karena itu dengan kecerdasan yang dipunyai oleh seorang pemimpin akan membuat permasalahan terselesaikan dengan cepat serta efektif.

9.      Keterampilan mengajar (teaching skill)

Pemimpin yang baik itu adalah seorang guru yang mampu menuntun, mendidik, mengarahkan, mendorong dan menggerakan anak buahnya untuk berbuat sesuatu. Disamping mendidik dan mengarahkan “muridnya”, seorang pemipin juga bertugas untuk mengawasinya, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu.

10.  Kepercayaan

Keberhasilan seorang pemimpin itu umumnya selalu didukung oleh epercayaan dari para anggotanya, kepercayaan akan integritas, kepercayaan akan diarahkan dengan baik dan sebagainya. Kepecayaan ini akan dapat memadukan antara pemimpin dan anggota kelompoknya untuk mengarah pada tujuan yang sudah dicanangkan bersama.

D.    Kepemimpinan dalam Pendidikan (Kepala Sekolah, Guru, Pengawas)

1.      Kepemimpinan Pengawas

 Pengawas sekolah menurut Sagala (2012:138) merupakan tenaga kependidikan profesional yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dalam bidang akademik (teknis pendidikan) dan bidang manajerial (pengelolaan sekolah). Pengawas sekolah salah satu jabatan resmi bidang pendidikan yang ada di Indonesia, untuk melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen sekolah dan pelaksanaan belajar mengajar dikelas. Jabatan pengawas sekolah adalah jabatan fungsional dari Dinas Pendidikan kabupaten atau kota. Jabatan pengawas memiliki tugas untuk melakukan inspeksi dan supervise pada lembaga satuan pendidikan mengenai manajemen sekolah dan akademik. Keterampilan yang dimiliki pengawas sekolah adalah

a.       Keterampilan manajerial, karena dalam keterampilan manajerial fungsi pengawasan adalah bagian dari fungsi manajemen,

b.                   Keterampilan akademik, dalam penerapan keterampilan akademik pengawas sekolah melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan pembelajaran.

Lebih lanjut menurut Sagala (2012:154), pengawasan manajerial yang dilakukan pengawas sekolah adalah memberikan pembinaan, penilaian, dan bantuan atau bimbingan mulai dari penyusunan rencana program sekolah berbasis data sekolah, proses pelaksanaan program berdasarkan sasaran, sampai dengan penilaiaan program yang ditargetkan. Bantuan ini dilakukan pengawas sekolah kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah. Maka atas dasar kegiatan ini, maka kegiatan pengawas sekolah adalah melakukan pembinaan manajerial dalam hal pengembangan kualitas sekolah sesuai dengan otonomi dan penerapan manajemen berbasi sekolah.

Pengawasan akademik pengawas sekolah merupakan upaya untuk menungkatkan prestasi belajar dan mutu sekolah. Pengawasan akademik sering disebut pula Instructional Supervision atau Instructional Leadership, yang mengkaji, menilai dan memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan mutu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru melalui pendekatan bimbingan dan konsultasi dalam nuansa dialog professional. Fokus pengawasan akademik menurut Ofsted (2005) dalam Sagala (2012:154) adalah standard prestasi yang diraih siswa, kualitas layanan siswa di sekolah (efektifitas belajar mengajar, kualitas program kegiatan sekolah, kualitas bimbingan siswa) dan kepemimpinan dan manajemen sekolah yang efektif mengenai pembelajaran.

2.      Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin

Kepala sekolah mempunyai tugas yang sangat penting dalam mendorong tugas guru untuk melakukan tugas pembelajaran guna menumbuhkan kemampuan kreatifitas, daya inovatif, kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis dan memiliki naluri jiwa kewirausahaan bagi siswa sebagai produk suatu sistem pendidikan, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan peningkatan kompetensi kepala sekolah sesuai yang diamanahkan dalam Permendiknas No 13 Tahun 2007 (Daryanto, 2011: 66).

Menurut Daryanto (2011:66), kepemimpinan merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Banyak model kepemimpinan yang dapat dianut dan diterapkan dalam berbagai organisasi ataun institusi, baik profit maupun non profit, namun model kepemimpinan yang paling cocok untuk diterapkan di sekolah adalah kepemimpinan.

Menurut Stronge (1998) dalam Daryanto (2011:66 – 67), menunjukkan bahwa dari seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah, hanya 10% yang dialokasikan untuk kepemimpinan pembelajaran. Sampai sekarang pun banyak kepala sekolah yang masih menyeimbangkan perannya sebagai manager, administrator, supervisor, dan instructional leader (kepemimpinan pembelajaran).

Kepemimpinan pembelajaran yang efektif menurut Petterson (1993) dalam Daryanto (2011:68) yaitu :

a.       Kepala sekolah mensosialisasikan dan menanamkan isi dan makna visi sekolahnya dengan baik.

b.      Kepala sekolah melibatkan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sekolah (manajemen partisipatif).

c.       Kepala sekolah memberikan dukungan terhadap pembelajaran, memfokuskan kepentingan belajar siswa menjadi prioritas. 

d.      Kepala sekolah melakukan pemantauan terhadap proses belajar mengajar sehingga memahami lebih mendalam dan menyadari apa yang sedang berlangsung di dalam sekolah.

e.       Kepala sekolah berperan sebagai fasilitator sehingga dengan berbagai cara dapat mengetahui kesulitan pembelajaran dan dapat membantu guru dalam mengatasi kesulitan belajar tersebut.

Sehingga kepemimpinan pembelajaran adalah kepemimpinan yang memfokuskan atau menekankan pada pembelajaran yang komponen-komponennya meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen (penilaian hasil belajar), penilaian serta pengembangan guru, layanan prima dalam pembelajaran, dan pembangunan komunitas belajar di sekolah. Tujuan utama kepemimpinan pembelajaran adalah memberikan layanan prima kepada semua siswa agar mereka mampu mengembangkan potensi kualitas dasar dan kualitas instrumentalnya untuk menghadapi masa depan yang belum diketahui dan sarat dengan tantangan - tantangan yang sangat turbulen (Daryanto, 2011 : 69 – 70).

Pada sekolah - sekolah yang mempunyai kemandirian dan otonomi tinggi, maka ciri – ciri kepemimpinan kepala sekolahnya adalah memiliki moral kerja yang tinggi dan visioner ditandai dengan (1) memahami secara tepat berbagai segi kegiatan sekolah dengan menggunakan daya kognitif dan daya nalar secara teratur dan intensif, (2) responsif terhadap berbagai perubahan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), (3) keterampilan berkomunikasi secara efektif, (4) melihat kepentingan sekolah sebagai keseluruhan, (5) berpikir dan bertindak rasional serta objektif, dan (6) mampu menentukan prioritas secara tajam (Sagala, 2010 : 127).

3.      Kepemimpinan Guru

 Kepala sekolah sebagai pemimpin adalah metafora yang diterima umum, dengan guru sebagai pengikut atau guru sebagai pekerja. Belakangan ini makin banyak literatur reformasi pendidikan yang secara konsisten menekankan bahwa pemimpin yang efektif tidak menerapkan secara langsung, tetapi sangat berpengaruh pada kemampuan sekolah untuk meningkatkan mutu implementasi program – program dan keberhasilan akademik siswa. Namun, dalam upaya menyesuaikan diri di sekolah, perbaikan dan akuntabilitas, guru di semua tingkatan mengasumsikan kecenderungan peran lebih besar pada tanggung jawab dan kepemimpinan dalam proses perubahan (Danim, 2010 : 176).

Di Amerika Serikat, kepemimpinan guru (teacher leadership) dengan cepat diakui secara luas sebagai faktor penting dalam pertemuan baru – baru ini sesuai dengan mandat pendidikan federal dan negara bagian, seperti No Child Left Behind. Menurut Roland Barth (2001) dalam Danim (2010 : 176), pendukung kuat kepemimpinan guru di sekolah – sekolah, mencatat bahwa setidaknya ada sepuluh area, dimana semua mempunyai dampak pada hubungan guru – murid dan sangat penting untuk kesehatan sekolah yaitu memilih buku pelajaran dan bahan pengajaran, membentuk kurikulum, menetapkan standar untuk perilaku siswa, memutuskan apakah siswa diacak dalam kelas khusus, merancang pengembangan staf dan program – program dalam jabatan, pengaturan promosi dan kebijakan retensi, menentukan anggaran sekolah, mengevaluasi kinerja guru, memilih guru baru, dan memilih pengurus baru (Danim, 2010 : 176 - 177).

Menurut Wasley (1991) mendefinisikan kepemimpinan guru sebagai kemampuan mendorong rekan – rekan untuk mengubah dan melakukan hal – hal dimana mereka biasanya tidak mempertimbangkannya tanpa pengaruh pemimpin. Katzenmeyer dan Moller (2001) mendefinisikan guru sebagai pemimpin bahwa: “Guru adalah pemimpin di dalam dan di luar kelas, dengan mengidentifikasi dan memberikan konstribusi kepada komunitas pembelajar guru dan pemimpin, dan mempengaruhi orang lain bagi peningkatan mutu praktik pendidikan”. Liebermen (1992) menyatakan bahwa “Peran kepemimpinan guru yang berkembang biak pada berbagai sekolah lebih besar daripada sebatas yang dipikirkan”. Guru dapat berperan dalam kepemimpinan informal atau formal dan sangat beragam di sekolah yang berbeda konteks. Peran kepemimpinan guru juga bervariasi sesuai dengan pengalaman pengembangan profesional mereka (Danim, 2010 : 177).

Pada sisi lain, dalam PP 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebagai turunan dari UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dalam Danim (2010 : 178) diamanatkan tentang beberapa hal yaitu:

a.       Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturab perundang – undangan.

b.      Penempatan pada jabatan struktural dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas sebagai guru paling singkat selama 8 (delapan) tahun.

c.       Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.

d.      Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural dapat ditugaskan kembali sebagai guru dan mendapatkan hak – hak guru sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

e.       Hak – hak guru yang berupa tunjangan profesi dan tunjangan fungsional diberikan sebesar tunjangan profesi dan tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan sebelum guru yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan struktural.

f.       Ketentuan operasional mengenai penempatan guru pada jabatan struktural dan pengembaliannya pada jabatan guru diatur dengan peraturan menteri. Hal ini mengisyaratkan bahwa konsepsi kepemimpinan guru harus dielaborasi menjadi realitas karena guru bukan hanya melaksanakan kegiatan pembelajaran, melainkan juga merupakan calon pemimpin masa depan.

Menurut Katzenmeyer dan Moller (2001) dalam Danim (2010, 179) menjelaskan bahwa pemimpin guru dapat melayani dalam tiga cara, yaitu :

a.       melalui kepemimpinan siswa atau guru – guru lain sebagai fasilitator, pelatih, mentor, spesialis kurikulum, atau memimpin kelompok belajar

b.      melalui kepemimpinan atas tugas – tugas operasional agar sekolah tetap terorganisasi baik dan bergerak menuju tujuannya dengan andil dalam aktivitas komite sekolah dan melakukan penelitian tindakan

c.       melalui pembuatan keputusan untuk melayani perbaikan tim sekolah, menciptakan kemitraan bisnis, serta keterlibatan guru dalam asosiasio guru dan orang tua siswa atau komite sekolah.

Terdapat empat dimensi berbeda dari peran kepemimpinan guru menurut Harris (2002) dalam Danim (2010 : 180) yaitu brokering, kepemimpinan partisipatif, mediasi dan penempaan hubungan. Melalui broker, guru mampu menerjemahkan ajaran perbaikan sekolah dalam praktik. Ketika beroperasi dalam peran kepemimpinan partisipatif, guru merasa menjadi bagian dari perubahan atau pengembangan dan perbaikan sekolah, serta bersama – sama membantu rekan – rekan guru dengan mengambil peran mencapai tujuan kolektif. Pemimpin guru adalah sumber penting informasi dan keahlian, serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya melalui bertindak sebagai mediator. Sehingga akhirnya dengan membangun hubungan dengan sesama mereka, dapat dikembangkan sebagai model dari teknik – teknik kepemimpinan guru.